Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI untuk mengoptimalkan potensi Wisata Bahari Nusantara. Bertempat di Gedung Mina Bahari 4, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 7 Februari 2017, Menpar Arief Yahya dan Men-KKP Susi Pudjiastuti menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) soal kerjasama yang lebih konkret dan intens dalam pengembangan destinasi wisata bahari itu.
MoU itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pengembangan Sumber Daya Manusia di kawasan wisata bahari. Terutama di 10 “Bali baru” atau 10 Top Destinasi Pariwisata Prioritas, antara Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kemenpar, Ahman Sya dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat KKP, Rifky Effendi Haridjanto.
Tujuan kerjasama ini untuk mengembangkan potensi sumber daya alam, promosi, dan pemasaran wisata bahari Indonesia, agar mampu mendorong pembangunan daerah dan membantu perputaran ekonomi rakyat sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan nasional.
“Kita punya potensi wisata bahari yang besar. Ada coastal zone (wisata pantai), sea zone (wisata antar pulau) dan underwater zone (wisata bawah laut) yang sangat kuat. Kita harus kembangkan SDA dan SDM nya agar mampu memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat dan bangsa. Ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang harus dilaksanakan,” ungkap Menpar Arief Yahya.
Menpar menambahkan, tahun 2017 merupakan tahun sinergi dalam membangun pariwisata Indonesia. Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor antara Kemenpar dengan KKP dalam rangka mencapai target 4 juta kunjungan wisman bahari di tahun 2019.
“ Bahari kita sangat kaya dengan potensi wisata, panjang pantai kita nomor dua di dunia setelah Canada. 80% coral di dunia hidup di Indonesia. Jumlah pulau kita sekitar 17.500. Itu semua tidak menjadi apa-apa jika tidak dikembangkan sebagai potensi destinasi wisata,” ungkap Arief Yahya.
Senada dengan pernyataan Menpar Arief Yahya, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengapreasiasi langkah penandatanganan MoU ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan sinergi antar kementerian. Menteri KKP Susi mengatakan akan mendukung Kemenpar dalam meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta wisata bahari Indonesia.
“Penandatanganan MoU ini merupakan langkah penting dalam membangun kolaborasi strategis guna mengembangkan wisata bahari Indonesia yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat”, ungkap Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpar dan KKP tersebut para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemenpar dan KKP.
