Munas VII HPI di hari kedua mengadakan pemilihan ketua umum baru. Setelah dipimpin Sang Putu Subaya yang menjabat pada periode 2016 – 2021, karena kendala pandemi, munas HPI baru bisa dilaksanakan pada 25-27 Januari 2022.
Pada 26 Januari 2022, bertempat di Hotel Mercure Batavia Jakarta, dilangsungkan proses pemilihan ketua umum baru. Terdapat dua calon ketua yaitu Revalino Tobing, Ketua DPD DKI Jakarta dan Imam Widodo ketua DPD DIY.
Proses pemilihan berlangsung ketat. sebanyak 27 orang perwakilan dari 27 DPD yang hadir dalam Munas VII HPI ini memilik masing-masing satu suara. Sedangkan DPC HPI tidak memiliki hak suara.
Saat perhitungan suara, kedua calon ketua salingsusul menyusul jumlahnya. Hingga akhirnya Wakil dari DKI Jakarta memiliki 13 suara dan wakil dari DIY mendapatkan 14 suara. Akhirnya Imam Widodo menjadi ketua umum HPI periode 2022 – 2027.
Saat ditemui pada acara malam gembira Munas VII HPI, Rabu malam 26 Januari 2022, Imam Widodo menjelaskan program kerja yang akan dijalankannya.
“ Pertama kami akan konsilidasi, memperbaiki sistem organisasi termasuk sistem keuangan. Kami juga akan berjuang untuk regulasi, bagaimana peraturan dan undang-undang tentang pramuwisata bisa lebih baik. Selain itu kami akan membuka kantor di Kalimantan Timur, sesuai kebijaka pemerintah memindahkan ibu kota kesana”.
Imam Widodo yang telah berprofesi sebagai pramuwisata selama 32 tahun ini juga akan memperjuangkan permasalahan pramuwisata. “ HPi sering digadang-gadang sebagai garda terdepan dala pariwisata namun tidak disemua tempat mengenal dan mengakui HPI, padahal kami selalu memebrikan pelayanan kepada wisatawan, mempromosikan dan memberikan dampak positif bagi destinasi wisata. Untuk itu kami akan meningkatkan Kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah serta semua stake holder pariwisata , “ katanya menambahkan.
Tentang HPI
Bermula Persatuan Pramuwisata Bali, yang dalam bahasa Inggris sering disebut “Bali Guide Asscociation” (BGA) pada tahun 1969 yang diketuai Ida Bagus Rata, dengan Sekretarisnya Anak Agung Tenteram Wisnawa.
Kegiatan Pemandu wisata saat itu terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Maka dari itu dibentuklah Tour Guide Course untuk meningkatkan SDM Pramuwisata di Bali yang didukung Tirto Sudiro yang menjadi Dirjen Pariwisata saat itu.
Tour Guide Course menghasilkan 10 (sepuluh) Kode Etik Pramuwisata setelah mendapat masukan dari Professor Tito (Italia). Menjelang akan diadakannya konferensi PATA (Pacific Asia Travel Association) di Sanur Bali Beach, lima orang anggota BGA mendapat kehormatan dikirim ke Jakarta untuk dididik tentang kepariwisataan guna persiapan PATA. Mereka dididik mengikuti kursus di LPEM UI (Lembaga pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia) di Jakarta.
Pada tanggal 26-27 Maret 1983, Persatuan Pramuwisata Bali mengadakan Musyawarah Daerah ke II (Musda II). Pada Musda ke II ini, Direktur Jenderal Pariwisata saat itu Joop Ave berkeinginan agar Pramuwisata membentuk wadah Assosiasi Pramuwisata di tingkat Nasional dan seluruh Indonesia. Untuk tujuan tersebut, pada Musda ke II Persatuan Pramuwisata Bali, Dirjen Pariwisata meminta kepada panitia Musda untuk mengundang Assosiasi Pramuwisata dari daerah lain di Indonesia untuk hadir dalam Musyawarah Daerah II Persatuan Pramuwisata Bali.
Musda II Persatuan Pramuwisata Bali dihadiri Assosiasi Pramuwisata dari: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lombok, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Musda II Persatuan Pramuwisata Bali itu disebut “Bali Plus Nine”, artinya bali ditambah Sembilan Destinasi Pariwisata. Dalam Musda ini lahirlah Assosiasi Pramuwisata Nasional disebut dengan: Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI).
Terjadi kemelut di tubuh HDWI, maka pemerintah melalui Dirjen Pariwisata mengambil insiatif memprakarsai Temu Wicara nasional di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan Jawa Timur yang dihadiri seluruh Kepala Dinas Pariwisata di Indonesia dan 15 Assosiasi Pramuwisata.
Temu Wicara Nasional ini berlangsung pada tanggal 29 – 30 Maret 1988 bertujuan Mempersatukan kembali Assosiasi Pramuwisata seluruh Indonesia dalam satu wadah. Atas usul Dirjen Pariwisata, maka HDWI dirubah namanya menjadi HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA yang disingkat (HPI).
Pada tanggal 4 Oktober 1988 Munas I HPI digelar di Palembang dengan agenda utama Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPI serta memilih Dewan Pimpinan Pusat HPI untuk periode 1988 – 1993.
