Dalam setiap krisis yang menimpa sebuah destinasi wisata, perlu kecepatan informasi yang akurat dan jelas kepada Masyarakat luas dari pihak pengelola destinasi tersebut, baik itu pihak swasta maupun pemerintah, baik daerah maupun pusat, sehingga berita yang beredar tidak simpang siur,munculnya hoaks dan lainnya yang menyebabkan dampak yang lebih luas dan mengganggu jalannya kegiatan pariwisata di daerah krisis tersebut, padahal sering kali sebuah kejadian hanya di wilayah kecil saja namun berdampak kepada satu daerah, satu provinsi bahkan satu negara.
Untuk itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Biro Komunikasi, mengadakan kegiatan Sosialisasi Buku Panduan Komunikasi Krisis Kepada Media pada tanggal 26 Oktober 2023 di Malang, Jawa Timur.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Budi Susilo dan Kabid Destinasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Lita Irawati.
Sebelum acara diskusi, pihak Biro Komunikasi Kemenparekraf mengadakan kunjungan ke destinasi wisata Bromo untuk melihat langsung situasi terkini kegiatan pariwisata di kawasan Bromo yang beberapa waktu lalu terdampak krisis akibat kebakaran ilalang yang berada di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Hasilnya terlihat kegiatan pariwisata telah berjalan normal, bahkan di hari biasa. Banyak wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke kawasan Bromo, melihat berbagai atraksi menarik. Mulai dari pemandangan matahari terbit di Bukit Prau, King Kong maupun Pananjakan, wisata berkuda menuju kawah atau sekedar berkeliling di kaki Gunung Bromo, dan berfoto cantik di kawasan Bukit Teletubbies. Bahkan wisatawan Mancanegara juga banyak yang bertandang, mulai dari wisatawan dari Tiongkok, Thailand, Perancis dan masih banyak lagi.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiata sosialisasi sebelumnya di Jawa Barat dan Bali, dan akan mencakup di seluruh provinsi di Indonesia, baik secara daring, luring maupun hybrid. “Kemenparekraf memiliki Pusat Pengaduan yang hasilnya dapat menciptakan memiliki kesatuan informasi secara terpadu baik di pusat dan di daerah memiliki Informasi sama, “ ujar I Gusti Ayu Dewi Hendriyani.
“Seperti Bali punya Satgas Tata Kelola kepariwisatan. Kami hadir bersama dinas pariwisata daerah memberikan verifikasi, validasi dan peningkatan sdm dalam memberikan informasi kepada masyarakat, Kami juga berharap hal ini akan dilakukan di daerah lain. Bagaimana memberikan narasi yang baik kepada Masyarakat dan melakukan peningkatan kapasitas kepada SDM di daerah. Untuk itu komitmen pemimpin di daerah sangat penting, baik itu dari Gubernur, Bupati walikota maupun kepala dinas. Kami ingin keterpaduan ini dapat mencakup seluruh provinsi melalui forum komunikasi daerah tahun 2024,” tambahnya.
