Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kementerian Pariwisata bersama Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) mengadakan diskusi dan sosisalisasi mitigasi bencana bertema ‘Be aware, Be prepare Before Traveling’ di A One Hotel Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Hadir dalam kegiatan ini, 100 awak media nasional dan kalangan industry pariwisata. Tampil sebagai pembicara; Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Managing Director PT Banten West Java, Fachrully R Lahasido, Kepala Bagian Humas BMKG, Ahmad Taufan Maulana, dan Kepala Biro Komblik Kemenpar Guntur Sakti, serta Menteri Pariwisata Arief Yahya sebagai key note speaker.
Begitu muncul bencana, kata Menpar Arief, media gencar memberitakan kemudian diikuti “travel advisory” dari negara-negara sumber wisman. “Bila pemberitaan bencana tersebut cepat dan akurat maka akan mengurangi dampak negatif pada pariwisata,” kata Arief Yahya.
Hal yang paling berpengaruh terhadap kunjungan wisman ke wilayah rawan bencana adalah status bencana di daerah tersebut mulai dari status waspada, siaga, awas, hingga status darurat. “Begitu pemda menetapkan daerah statusnya ‘darurat’ apa yang terjadi? Di seluruh dunia menerbitkan ‘travel warning’ atau ‘travel advice’ tidak boleh berkunjung ke daerah itu,” kata menteri berkumis ini.
Untuk itu diperlukan pemberitaan yang bijak sehingga tidka menimbulkan informasi yang salah. Sebagai contoh saat Gunung Agung meletus, Agustus 2017, terkesan satu pulau bali dalam bahaya, padahal yang terkena dampak hanya radius 5 kilometer dari kawah Gunung Agung saja. Bahkan bandara juga aman.
Beberapa tahapan kerja ddalam mengadapi bencana di destinasi wisata, teah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, dalam hal ini tim crisis center. Pertama tahap tanggap darurat, kemudian yang kedua tahap rehabilitasi dan yang ketiga tahap normalisasi.
Dalam tahap tanggap darurat, Kemepar segera membuka crisis center yang dengan cepat mengumpulkan data dan memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian memberikan pelayanan kepada wisatawan yang terkena dampak, bersama dengan pemangku kepentingan , seperti hotel, restoran, travel agent, maskapai dll. Pelayanan yang diberikan antara lain: penambahan hari menginap yang potongan harga atau gratis, free pickup dan shuttle bus, penualan makanan yang murah dan mudah di akses seperti food truck, penambahan ekstra penerbangan hingga membuat penyataan kepada media terkait keadaan terkini terkait kejadian bencana.
Tahap rehabilitasi dilakukan dengan jangka waktu 3 bulan, diisi dengan pemulihan SDM dan Kelembagaan yang terkena dampak langsung bencana, rehabilitasi kepada destinasi yang tidak terkena dampak bencana, biasa saja masih satu wilayah tetapi tidak terkena dampak, namun masyarakat awam banyak yang melakukan pembatalan kunjungan. Untuk itu perlu terus dilakukan promosi dan sosialisasi. Laluterkahir adalah tahap pemilihan wilayah yang terkena dampak bencana, haru sdilakukan langkah konprehensif seputar rekontruski dan rehabiltasi bangunan dan infrasturktur hingga industri pariwisatanya.
Tahan ketiga, normalisasi dilakukan dengan perhitungan dampak bencana, megadakan kegiatan besar yang kembai mengundang wisatawan dan terus melaukan promosi destinasi tersebut. Biasanya dalam waktu 6 bulan – 1 tahun.
